Bupati Kediri digugat terkait mutasi dinilai cacat hukum

KORANFAKTA.NET,KEDIRI – Bupati Kediri Haryanti Sutrisno digugat Drs.Rahmat Mahmudi, Msi (51 tahun) pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Kediri, warga Dusung Katang RT02 RW07 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur karena memutasi dirinya dan menurunkan jabatan lebih rendah dari sebelumnya.

Gugatan ini telah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai registrasi No.56/G.2015/PTUN.SBY tanggal 5 Maret 2015.

Rahmat Mahmudi, PNS Kabupaten Kediri saat memberikan keterangan pers menggugat Bupati Kediri, Ahad (22/3) di Kediri - Photo Istimewa
Rahmat Mahmudi, PNS Kabupaten Kediri saat memberikan keterangan pers menggugat Bupati Kediri, Ahad (22/3) di Kediri – Photo Istimewa

Kepada para wartawan media daring dan cetak, Ahad (22/3/2015)  Rahmat Mahmudi menjelaskan, gugatan kepada Bupati Kediri didasari semata menegakkan harkat sebagai warga negara sekaligus pegawai negeri sipil, karena telah dimutasi yang tertuang dalam surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/418.32/2015 tanggal 3 Pebruari 2015, tentang Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah dan surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/45/418.64/2015 tanggal 10 Pebruari 2015, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, dinilai cacat hukum, tidak memenuhi syarat keabsahan secara formil dan meteriil ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.

“Perbuatan Bupati ini dinilai cacat hukum dan dianggap sewenang-wenang, karena sebelum putusan ini ada, atasan langsung tidak pernah memberikan panggilan secara tertulis tentang pelanggaran yang telah terjadi .” ungkap Rahmat Mahmudi

“ Atasan langsung sebelumnya juga tidak melakukan pemeriksaaan dan menuangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana prosedur dan ketentuan perundangan.” ujarnya

Rahmat Mahmudi menambahkan karena keputusan Bupati dinilai cacat hukum, dengan sendirinya juga harus dibatalkan dan tidak sah.

Haris Setiawan, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kediri dikonfirmasi Koranfakta perihal gugatan yang telah dlayangkan Rahmat Mahmudi ke PTUN mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kediri menghormati hak penggugat dan akan mengikuti  proses hukum yang berlaku.

 

Reporter/Editor. : Agung Budiarto