Home Jawa Timur Stok blanko permohonan e-KTP habis, pemohon diminta sabar

Stok blanko permohonan e-KTP habis, pemohon diminta sabar

576
0
SHARE

Laporan Wartawan Koranfakta.net Muh Hasan Sibti Rosul

KORANFAKTA.NET, Bangkalan — Pemohon e-KTP baru di Kabupaten Bangkalan dituntut bersabar, rela menunggu lama e-KTPnya selesai. Pasalnya pemerintah kehabisan stok blanko permohonan e-KTP. Hingga saat ini masih tersisa 20 juta lebih penduduk yang belum melakukan rekam data e-KTP.

bangkalan3
Jayus Sayuti, Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Kabupaten Bangkalan Madura

Tjahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk segera memiliki e-KTP. Menteri membatasi hingga semula akhir September 2016 diundur menjadi pertengahan 2017 mendatang. Bagi masyarakat yang tidak memiliki e-KTP lewat dari batas waktu yang ditentukan, ia tak akan mendapat pelayanan publik seperti antara lain, pembuatan BPJS, Paspor, NPWP, dan sebagainya.

“Sisa terget penerbitan KTP secara nasional itu bersisa 20 juta. Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri menyarankan kepada seluruh penduduk Indonesia untuk segera merekam KTP itu. Mulanya itu dibatasi sampai 30 September orang harus miliki e-KTP. Kalau tidak itu tidak bisa minta pelayanan publik, seperti diantaranya, bikin BPJS, bikin paspor, bikin NPWP” terang Jayus Sayuti, saat di temui di ruangan kantornya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bangkalan, Rabu (26 Oktober 2016) siang.

Kepala Bidang Administrasi Kependudukan ini juga menerangkan alur proses perekaman e-KTP. Perekaman dilakukan dengan pengambilan data di Kecamatan, kemudian dikirimkan secara online ke Jakarta untuk penunggalan data secara nasional, sebelum akhirnya dikirim kembali ke daerah untuk pembuatan KTP. Lama waktu yang dibutuhkan untuk proses tersebut sekitar 3 hari.

“Untuk perekaman e-KTP baru, merekam di Kecamatan. Data dikirim melalui online ke server Jakarta. Kepentingannya untuk penunggalan data secara nasional. Setelah datanya itu tunggal secara nasional, data itu dikembalikan ke daerah masing-masing, untuk dicetak KTPnya. Itu proses normalnya 3 hari selesai.” terang Jayus.

Jayus Sayuti menambahkan, dampak imbauan Menteri Dalam Negeri ini terjadi peningkatan pemohon e-KTP baru dari penduduk yang belum miliki e-KTP yang bersisa 20 juta penduduk di berbagai daerah di Indonesia. Akibatnya terjadi penumpukan penunggalan data di Jakarta yang berimbas molornya proses pembuatan hingga membutuhkan waktu sekitar 3 minggu sampai satu bulan lamanya.

“Oleh karena itu penduduk yang bersisa 20 juta itu secara nasional itu merekam semua. Berlomba-lomba takut diputus. Sehingga sekarang ini seluruh orang di Indonesia ini berlomba-lomba mengurus e-KTP. Berlomba-lombanya mengurus e-KTP itu menjadikan proses penunggalan data di Jakarta itu menumpuk sehingga peroses penunggalan itu menjadi tertunda, molor waktunya. Sampai sekitar 3 minggu hingga 1 bulan,” jelas Jayus.

Selain masalah yang terjadi tersebut, ada kendala lain menyusul, yang menyebabkan keterlambatan pembuatan e-KTP yaitu sejak 1 Oktober lalu, pemerintah kehabisan ketersediaan blanko. Praktis pemerintah menghentikan sementara cetak e-KTP. Pemerintah menyediakan kembali blanko sekitar pertengangan November mendatang.

“Untuk membantu masyarakat yang e-KTPnya belum selesai tercetak, dan agar tetap bisa mendapatkan pelayanan publik, emerintah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti e-KTP yang bisa digunakan untuk semua pelayanan publik, seperti buat kartu pajak, SIM baik perpanjangan atau buat baru, maupun untuk pembuatan BPJS yang berlaku nasional.” tambah Jayus. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × five =