Home Jawa Timur Penyandang disabilitas butuh bantuan pemerintah

Penyandang disabilitas butuh bantuan pemerintah

513
0
SHARE

Laporan Wartawan Koranfakta.net Muh Hasan Sibti Rosul

KORANFAKTA.NET, Bangkalan, Madura — Pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Kabupaten Bangkalan mendampingi para anggotanya memenuhi undangan Komisi D, DPRD Kabupaten Bangkalan, Senin (25/04/2016).
abil2Abd Azis, Sekretaris Persatuan penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), cabang Kabupaten Bangkalan menuturkan  undangan  ini sebenarnya buah hasil pertemuan antara PPID dengan Komisi D yang dilakukan semingu sebelumnya. Pada pertemuan itu pihak PPID meminta Komisi D agar mengundang para penyandang cacat dan instansi terkait yakni Dinas sosial.
Sesuai data yang dimiliki PPID, di Kabupaten Bangkalan ada lebih 300  penyandang cacat yang terbagi dalam kelompok disabilitas: tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa dan tuna grahita. Para penyandang cacat ini lebih banyak jumlahnya dari keluarga miskin, yang hingga kini belum tersentuh bantuan berupa apapun dari pemerintah Kabupaten Bangkalan, ungkap Azis.
abil1Meski sudah beberapa kali mengajukan proposal bantuan dan sudah mengikuti prosedur ajuan bantuan pemerintah, namun pemerintah Bangkalan yang diwakili Dinsos kurang memperhatikan nasib para penyandang disabilitas. Azis menyebutkan, di beberapa kecamatan di Kabupaten Bangkalan, diantaranya Kecamatan Konang, Modung, dan Labang, lembaganya kerap mendapat perlakuan diskriminasi pelayananan kepada para penyandang cacat,  “Kecamatan Konang, Kecamatan Modung, Kecamatan Labang, itu minta ampun (diskriminasi) pelayanan pejabat setempat”, keluh Abd Azis,
 
Drs.H.Hosyan Muhammad,SH, ketua Komisi D mengaku terenyuh mendengar langsung aduan dan keluh kesah rombongan penyandang disabilitas ini, Pada rapat terbuka ini ia langsung meminta kepada pihak Dinsos yang juga diundang, untuk memberi keterangan mengapa para penyandang cacat ini belum tersentuh bantuan hingga sekian lamanya. Padahal para penyandang cacat ini berkali-kali telah mengajukan proposal bantuan diantaranya berupa, rumah layak huni, alat usaha dan tunjangan uang serta bantuan  alat sekolah bagi penyandang cacat yang masih menempuh pendidikan.
Sementara itu Yulianto, Kepala Dinas Sosial membantah jika instansi yang dipimpinnya dikatakan tidak memperhatikan nasib para penyandang cacat yang ada di Bangkalan. Namun dirinya juga tidak menampik jika Dinsos belum memberikan bantuan, lantaran tahun 2016 tidak ada dana bantuan.
“Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Dinsos tidak ada keinginan untuk menelantarkan sahabat-sahabat saya dan saudara-saudara saya dari PPDI ini” ucap Kadinsos dihadapan perwakilan penyandang disabilitas.
Dalam rapat itu juga, Komisi D meminta agar pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) agar lebih peka dan segera mengambil langkah-langah kongkrit guna membantu kebutuhan para penyandang cacat di Kabupaten Bangkalan. Komisi D juga akan menggali dan mengkaji satu persatu dana APBD yang ada di Dinsos dialirkan kemana dan untuk apa. Komisi D berharap aliran dana itu tepat sasaran dan tepat guna. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × one =