Home Jawa Timur Honorer ‘bedhul’ DPRD Bangkalan tanyakan nasibnya

Honorer ‘bedhul’ DPRD Bangkalan tanyakan nasibnya

594
0
SHARE

Laporan Wartawan Koranfakta.net Muh.Hasan Sibti Rosul

KORANFAKTA.NET, Bangkalan, Madura — Tidak kurang dari 50 orang pegawai tenaga harian lepas (THL) di Kabupaten Bangkalan Madura mendatangi kantor DPRD setempat Selasa (5/05/2016) pagi, mengeluhkan nasib status kepegawaiannya yang tidak jelas.

Tenaga honorer lepas itu berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan staf Pengelolalan Pasar yang tergabung dalam Forum Honorer K-1 Bangkalan.

honorer1Nurul Komariyah. Koordinator Forum Honorer K1, dalam paparannya di hadapan Komisi A DPRD Bangkalan, menanyakan nasib seribu lebih pegawai yang hingga saat ini masih menggantung, simpang siur tidak jelas status kepegawaiannya dan kapan bisa diproses menjadi CPNS di Kabupaten Bangkalan. Nurul berharap DPRD Bangkalan agar membantu K1 sebanyak 1.112 orang segera diangkat menjadi CPNS.

“Tuntunan kami sebetulnya hanya satu ‘pak, yaitu segera CPNS saja” tuturnya.

Nurul menambahkan, kasus hukum bagi THL K1 Kabupaten Bangkalan sudah inkrah dan sudah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan putusan PTUN Jakarta Nomor: 49/G/2014/PTUN/JKT tanggal 15 Juli 2015 tingkat kasasi. Oleh karena itu Nurul mengatakan bahwa proses CPNS untuk K1 Bangkalan seharusya telah direalisasi sejak tahun 2012 silam, seperti yang telah diterima di daerah Kabupaten lain.

“Karena kami secara hukum sudah ingkrah, sudah berkekuatan hukum, yang mana seharusnya kami ini sudah diangkat 2012 silam dan harus tuntas pada tahun itu ‘pak,” beber Nurul.

honorer2Mahmudi, Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan menegaskan, DPRD Bangkalan serius membantu memperjuangkan nasib THL K1 Kabupaten Bangkalan. Sebagai bukti, pihaknya sengaja membawa 7 orang perwakilan dari K1 Bangkalan ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menpan-RB dan Komisi II DPR RI.

“Kami mengajak 7 orang dari K1 ini (perwakilan K1 Bangkalan) ke Jakarta menemui pihak Menpan-RB dan Komisi II DPR RI” kata Mahmudi.

Sementara itu, Moh Ghufron Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangkalan dalam penjelasannya mengatakan, meski K1 Bangkalan sudah memenangkan perkaranya di PTUN hingga sudah ingkrah, namun hal itu belum bisa memuluskan K1 Bangkalan karena masih ada perkara lainnya belum tuntas untuk K1, sebab Menpan  masih mengupayakan hukum lain yaitu adanya dugaan manipulasi data.

“Menpan melaporkan dugaan adanya manipulasi data dan lain sebagainya, dilaporkan ke Mabes Polri melalui Polda. Maka surat turun tentang penyelidikan,” katanya.

Menyikapi hal itu pihaknya tidak tinggal diam. Dirinya berangkat ke Jakata menemui Mahkamah Agung dan menghubungi Deputi Menpan. Mendesak agar supaya SK CPNS, THL K1 Bangkalan diturunkan. Namun usaha BKD Bangkalan belum membuahkan hasil, SK THL K1 Bangkalan belum bisa diterbitkan lantaran masih ada proses hukum yang belum selesai.

“Saya datang ke Jakarta langsung ke Mahkamah Agung dan menghubungi Deputi Menpan, minta agar di turunkan SK nya itu. Namun alasannya karena masih ada poses hukum dan masih ada penyelidkan, SK tak bisa diturunkan”, jelas Moh Gufron.

Moh Gufron menambahkan, BKD akan berusaha semaksimal mungkin, namun  ia tak mau memberikan janji yang muluk-muluk. Pihaknya akan mencoba menanyakan ke Mabes Polri melalui Polda, sampai di mana proses penyelidikan kasus THL K1 Bangkalan diproses.

“Kita akan berupaya ke Mabes Polri melalui Polda, menanyakan sejauh mana penyelidikan berlangsung Saya berpihak kepada Anda (THL K1) semuanya”, pungkas Kepala BKD Bangkalan Moh Gufron. (ed/abu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − 2 =