Bertahun-tahun Beroperasi Ilegal Akhirnya Disegel

KORANFAKTA.NET, GRESIK – Setelah bertahun-tahun beroperasi secara ilegal, akhirnya Satpol PP Pemkab Gresik, Jawa Timur menyegel dan menghentikan aktifitas PT Dwi Raksa, Jalan Ambeng-ambeng, Kecamatan Duduksampeyan, Gresik.

Penyegelan dilakukan pada Kamis (26/10), lantaran perusahaan jasa angkutan ini ditengarai melanggar Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang IMB. Dimana, perusahaan ini hingga kini diketahui belum mengantongi IMB.

Saat petugas Satpol tiba di lokasi dan melakukan penyegelan, pihak perusahaan sempat melakukan perlawanan. Sehingga sedikit alot. Namun, setelah dilakukan koordinasi berbagai pihak seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Camat bahkan Komisi III DPRD Gresik, termasuk Camat setempat, akhirnya penyegelan bisa dilaksanakan.

Dihadapan kepala bagian operasional PT Dwi Raksa, Kepala Dinas Satpol PP Achmad Nuruddin menegaskan penyegelan bangunan ini dilakukan lantaran perusahaan tidak kooperatif. Setelah berulang kali disurati oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk segera mengurus IMB.

“Tidak ada alasan untuk tidak dilakukan penyegelan, sebab perusahaan ini tidak memiliki IMB dan beroperasi hingga puluhan tahun,” kata Penyidik Satpol PP, saat menyampaikan pasal yang langgar pihak perusahaan.

Pasal yang dilanggar inipun dipertegas oleh Nuruddin yakni Pasal 8 huruf (d). Sanksinya adalah diberhentikan sementara sampai prosedurnya dilengkapi.

Sementara itu, Plt Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Gresik, Subhan menjelaskan pada kesempatan yang sama. Standar operasional harus ada Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) apakah pola ruang yang dimohon sudah ada kemudian waktu tiga bulan harus dilakukan dengan tindak lanjut ijin lokasi. Nah, baru diteruskan dengan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan perusahaan ini masih mengantongi IPR.

“IMB yang belum dimiliki dan ijin lingkungan yang juga belum dilengkapi. Karena itu, kami serahkan ke pihak Satpol PP,” tandas Subhan.

Sementara itu kepala operasional PT Dwi Raksa, Bagus Setiawan menyayangkan sikap Satpol PP yang terkesan arogan. Bahkan dalam penyegelan tersebut pihaknya tidak diberi kesempatan menjawab saat di bacakan peraturan (perda) tersebut. Sebab menurutnya, perusahaan sedang melakukan proses pengurusan apa yang dimintai pemerintah, yakni IMB.

Diketahui, Perda yang sebelumnya jika tidak mengantongi IMB, harus dikenakan denda dan melakukan proses pengurusan. Namun tidak dengan saat ini, dimana adanya perubahan Perda 06 tahun 2017 yang memberikan sanksi pemberhentian operasional hingga memiliki IMB. (TRI/RED)