Bupati Segera Akhiri Warung Pangku

KORANFAKTA.NET, GRESIK – Keberadaan warung pangku bakal ditertibkan dengan payung hukum. Kabupaten Gresik sudah ada Perda nomer 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras. Serta Perda nomer 07 tahun 2002 tentang pelarangan pelacuran dan perbuatan cabul. Untuk melengkapi dua perda tersebut, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto berencana membuat Peraturan Bupati (Perbup) tentang anti warung pangku.

Perbup tersebut semacam regulasi yang mengatur operasional usaha kecil, kios dan warung agar tidak disalahgunakan. Sebelum memberlakukan perbup itu, orang nomor satu di Gresik tersebut sudah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik, KH.Mansyur Shodiq.

“Kami masih belum mempelajari secara keseluruhan, tapi kalau untuk kebaikan kami sangat mendukung,” ujar Mansyur Shodiq, Senin (16/10/2017).

Sebelumnya, pihak MUI Gresik akan memberikan tanggapan terkait draft Perbup tersebut. Hal ini memang menjadi keinginan organisasi ulama itu untuk ikut ambil bagian pada setiap kebijakan Pemkab Gresik bahkan dalam penyusunan RPJMD Gresik dalam hal keagamaan.

“Sampai saat ini masih saja ada keresahan di masyarakat terkait pelanggaran pada perda anti miras dan anti pelacuran di Gresik,” tambah Mansyur Shodiq.

Sementara, Bupati Sambari menuturkan, terkait dengan ini dirinya mempersilakan MUI ikut bersama dalam penertiban. Adanya bantuan MUI diharapkan penertiban akan lebih optimal.

“Kami meminta MUI Gresik untuk mengkoordinasikan dengan tokoh MUI yang ada di tingkat Kecamatan dan Desa. Seandainya para Kyai dan Kepala Desa serta tokoh masyarakat setempat ikut serta dalam penertiban di wilayahnya, maka hasilnya akan maksimal. Insya Allah kita akan lakukan secara bersama-sama secara persuasif,” tandasnya. (TRY)