KORANFAKTA.NET | Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dan tokoh Papua Freddy Numberi menginginkan Papua seperti Aceh dalam hal penyelesaian berbagai masalah kompleks yang terjadi dan belum terselesaikan di sejak Papua terintegrasi dengan Indonesia.

"Kami harapkan 50 tahun Papua di Indonesia merupakan momentum emas untuk menyelesaikan masalah Papua secara tuntas dan permanen, sama seperti Aceh," ujar Freddy Numberi pada acara 50 Tahun Papua Dalam Indonesia Suatu Refleksi dan Renungan Suci di Jakarta, Rabu.

Freddy mengatakan, dirinya setuju dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa diperlukan pendekatan kesejahteraan dan kasih sayang dalam membangun masyarakat Papua.

Menurut Freddy, permasalahan seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Papua saat ini masih jauh dari kategori baik, dan Papua masih menjadi daerah termiskin di Indonesia.

Freddy mengemukakan, berbagai program terkait pembangunan dan kesejahteraan Papua seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai amanah undang-undang.

Pemerintah pusat juga diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah dengan menghilangkan kecurigaan untuk mengelola Papua seutuhnya.

"Misalnya soal pelaksanaan otonomi khusus, itu supaya didukung pelaksanaannya sesuai amanah UU otsus, jangan dikebiri. Jadi kami ingin UU dijalankan dengan konsisten, bagaimana kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya," ucapnya.

Terkait penggunaan dana otonomi khusus, Freddy mengatakan perlu dilakukan evaluasi, karena jika terjadi penyalahgunaan, seluruh masyarakat Papua berkomitmen untuk menindaklanjutinya dalam kasus korupsi.

"Kita berkomitmen untuk memberantas korupsi. Jadi hal-hal seperti itu tidak pandang terjadi di manapun, termasuk Papua. Itu juga yang diinginkan masyarakat," tukas Freddy. [cp/abu]

KORANFAKTA.NET, Manokwari - Puluhan masyarakat Suku Arfak yang mendiami Kabupaten Pemekaran Manokwari Selatan, Rabu (8/5/2013), berdemo di kantor Bupati Manokwari.

Kedatangan puluhan warga tersebut menuntut agar Bupati Manokwari Bastian Salabai, segera melantik Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di wilayah itu, umur jagung tersebut.

Dalam aksi tersebut, massa merusak Kantor Bupati Manokwari. Sejumlah kaca pintu utama pecah dipukul dengan menggunakan martil. Kemarahan massa lebih disebabkan, karena menganggap kehadiran mereka tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah. Bahkan, dengan beringas salah satu pengunjuk rasa sempat mengejar salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor itu dengan menggunakan parang. Beruntung, aksi anarkistis massa dapat ditenangkan oleh aparat keamanan dibantu dengan para pendemo lainnya.

Pengunjuk rasa akhirnya ditemui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari, Frederik Lalenoh. Di hadapan massa, Sekda berjanji akan meneruskan aspirasi mereka kepada Bupati Manokwari, Bastian Salabai. Bastian saat ini masih berada di Jakarta dalam rangka perjalanan dinas.

Usai bertemu Sekda Manokwari, massa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka mengancam jika aspirasi untuk memiliki sekretaris daerah definitif, Kabupaten Manokwari Selatan tidak terealisasi dalam waktu dekat, mereka akan memblokade jalan transPapua Barat, di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.

Sebenarnya ada kesabaran dari masyarakat untuk menunggu sampai Pemerintah di Mansel sudah berjalan normal baru ada Sekda karena Daerah Otonomi Baru Msnel, dan Pegaf baru ditetapkan sebagai daerah definitif. Dan, kalau sampai hal ini terus berlarut maka akan berdampak kepada roda pemerintahan di Mansel kedepan nantinya. [wrp]

KORANFAKTA.NET | Juru kampanye hutan Greenpeace Papua, Richarth Charles Tawaru menyayangkan kebijakan sepihak Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, yang menebang pohon beringin yang berada tepat di halaman kantor Gubernur Papua, pagi tadi, Jumat (19/4/2013).

“Pohon itu mempunya nilai historis yang sangat panjang, dan sudah ada puluhan tahun lamanya, kami sangat menyayangkan kebijakan Gubernur Papua yang mengeluarkan perintah untuk menebang pohon tersebut,” ujar Tawaru, saat dihubungi suarapapua.com, siang tadi.

Menurut Tawaru, jika Gubernur Papua berinisiatif membuat taman kecil di halaman kantor Gubernur, maka bukan pilihan yang tepat menebang pohon tersebut, namun memangkas hingga rapi, kemudian menata taman sesuai keinginan Gubernur.

“Ini harus menjadi perhatian dari teman-teman aktivis lingkungan, kenapa sebelum ditebang tidak melakukan aksi protes dilapangan agar diketahui Gubernur, sekarang pohon sudah ditebang, semua mulai protes,” cetus Tawaru.

Senada dengan pernyataan Tawaru, Sekertaris Eksekutif Foker LSM Papua, Lien Maloali, juga menyayangkan kebijakan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, yang dinilai sepihak menebang pohon tersebut tanpa mempertimbangkan masukan dan pendapat dari publik.

“Pohon ini ditanam oleh Perdana Menteri PNG, Michael Somare, zaman Gubernur Mayjen TNI (Purn) Soetran di tahun 1976. Pohon ini ditanam untuk membuka hubungan baik antara masyarakat Papua dengan PNG, pohon ini punya nilai sejarah yang sangat tinggi, kami sangat menyayangkan kebijakan Gubernur,” ujar Maloali, saat ditemui wartawan di halaman Kantor Gubernur Papua, siang tadi.

Pantau media ini, sejak pukul 08.00 Wit, puluhan masyarakat menggunakan alat penebang pohon seperti sensor, parang, dan kapak, terus memangkas, sekaligus menebang batang-batang pohon yang sudah hampir 50 tahun berdiri megah di halaman Kantor Gubernur.

Beberapa buah truck dan mobil pick up untuk mengangkut dahan dan batangan kayu yang telah ditebang juga diparkir tak jauh dari halaman kantor Gubernur.

Ratusan pegawai negeri yang sehari-hari bekerja di Kantor Gubernur Papua, juga terus memantau dan menyaksikan jalannya penebangan pohon.

Beberapa pegawai negeri secara terang-terangan menolak kebijakan penebangan pohon yang diusulkan Gubernur Papua, sebab pohon beringin tersebut dinilai punya nilai sejarah penting antara Papua dan negara Papua New Guinea (PNG).

“Kalau mau dipangkas biar rapi, mungkin tidak masalah, tapi kalau langsung mau ditebang, kami kira sangat keliru. Pohon ini punya nilai sejarah yang sangat tinggi, dan harus diketahui juga oleh pak Gubernur,” ujar salah satu pejabat yang enggan di tulis namanya kepada media ini di halaman kantor Gubernur.

Beberapa saat lalu Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan akan menebang pohon beringin tersebut dengan alasan untuk menata halaman Kantor Gubernur agar kelihatan lebih rapi.

sumber : Oktovianus Pogau - Suarapapua.com

KORANFAKTA.NET | Jajaran Komisi B DPRD Provinsi Papua akan mengawasi pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2013 penunjukan langsung khusus kepada pengusaha asli Papua dengan nilai Rp500 juta.

Anggota Komisi B DPRD Papua Jhon E Rustan dihubungi di Biak, Kamis mengatakan, dasar hukum penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa khusus pengusaha asli Papua dengan besaranRp500 juta hingga Rp1 Miliar sesuaiPeraturan Presiden 84 tahun 2012.

"Pelaksanaan ketentuan Perpres 84 tahun 2012tentang pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat," ungkap Jhon Rustan..

Ia mengatakan, bahkan untuk penguasaha asli daerah di wilayah pegunungan penunjukan pengadaan barang dan jasa mencapai Rp1 Miliar.

Untuk daerah pedalaman Papua sesuai ketentuan Perpres 84 tahun 2012, menurut Jhon, diantaranya Kabupaten Nduga,Yakukimo, intan jaya. Puncak Jaya.Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo,Pegunungan Bintang, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Jayawijaya dan Lani Jaya.

"Jajaran Komisi B DPRD Papua mengharapkan Kabupaten/Kota dapat mengimplementasikan peraturan tender penunjukan langsung bagi pengusaha khusus Papua sesuai Perpres 84 tahun 2012 sehingga mampu memberdayakan pengusaha asli Papua," ujar politisi Partai Golkar.(ant/rd/cpews)