Pemkab Pasuruan Bentuk Unit Pengaduan Gratifikasi

Laporan Wartawan Koranfakta.net Purwo Hadi

KORANFAKTA.NET, PASURUAN – Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membentuk satuan Unit Pengaduan Grratifikasi (UPG) untuk mengawasi kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dari tindakan pelanggaran melayani masyarakat.

Dwitono Minahanto, Inspektur Kabupaten Pasuruan menjelaskan, Unit Pengaduan Gratifikasi (UPG) sudah terbentuk bulan Oktober 2016 yang lalu, dan sudah ada Surat Keputusan (SK) dari Bupati.

psn2“Struktur Unit Pengaduan Gratifikasi (UPG) ketuanya adalah Inspektur Kabupaten Pasuruan Dwitono Minahanto, kemudian Sekda Agus Setiaji sebagai pengarah, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf sebagai Pembina dan anggotanya seluruh auditor dan pejabat eselon III eselon IV di seluruh SKPD,” katanya.

Dwitono Minahanto menjelaskan, tugas dan tupoksi Unit Pengaduan Gratifikasi (UPG) adalah menerima laporan dan menghimpun adanya gratifikasi dari ASN, kemudian disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Setiap PNS yang menyalahgunakan anggaran atau melakukan gratifikasi wewenang, jabatan,nama PNS akan dilaporkan ke tim Unit Pengaduan Gratifikasi (UPG), setelah laporan diterima kita kumpulkan data tersebut kemudian tim UPG melaporkan ke KPK. Tim UPG tidak memiliki wewenang memutuskan apakah itu gratifikasi atau tidak,  yang berwenang memutuskan KPK  tim UPG hanyalah menerima laporan dan menyerahkan ke KPK.” tuturnya. Kamis (29/12).

Lebih lanjut Dwitono menjelaskan, gratifikasi memiliki makna cukup luas, dan tidak usah diragukan peluangnya pasti akan terjadi dan pasti akan ditindak lanjuti laporan tersebut.

“Contohnya, apabila ada aparatur sipil negara sengaja melakukan gratifikasi atau penyalahgunaan yang tidak mengerti atau disengaja, dan apabila menemukan praktik gratifikasi di instansi pelayanan pemerintah daerah, maka penemu atau yang mengetahui dapat melaporkan kepada Unit Pengaduan Gratifikasi (UPG). Dalam waktu tujuh hari atau seminggu laporan tersebut akan ditindak lanjuti dan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terangnya.

“Jadi setiap PNS dan aparatur sipil negara yang menyalahgunakan anggaran atau menerima gratifikasi dalam wewenang dan jabatannya agar segera melapor ke Unit Pengendali Gratifikasi dan kami teruskan ke KPK.”tegasnya.

Dwitono Minahanto menguraikan, praktik gratifikasi itu terletak pada wewenang, jabatan pada diri seorang pegawai, ataupun dalam bentuk pemberian sesuatu uang/benda atau barang yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (suap), untuk gratifikasi dan penyalahgunaan anggaran antara lain instansi pelayanan, pengelola anggaran semua kegiatan pemerintah (progam), pengurusan perizinan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan dana hibah dan pengelolaan dana desa (DD/ADD).

“Kecuali dalam bentuk makanan yang kategori cepat habis, busuk dan basi, maka bisa diberikan kepada kaum dhuafa, yatim piatu dan anak-anak kurang mampu,” jelasnya.

Ia menambahkan untuk sementara ini, belum ada laporan gratifikasi yang masuk ke UPG dan pihaknya juga baru mulai melakukan sosialisasi ke seluruh SKPD dan masyarakat.

“Harapan kami untuk tahun depan kita akan intensifkan sosialisasi, sehingga masyarakat bisa proaktif dan bekerja sama membantu program yang ada di Kabupaten Pasuruan juga membantu kegiatan UPG,” pungkasnya. (Pur)