Pelantikan Bupati Kediri Seyogyanya Ditunda

Pemilihan Bupati (Pilbup) Kediri tahun 2015 telah usai. KPU Kabupaten Kediri pada 15 Desember 2015 lalu telah menetapkan pasangan Haryanti – H. Masykuri, Drs. MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih (kpud-kedirikab.go.id). Kemudian penetapan KPU itu juga telah diumumkan oleh DPRD Kabupaten Kediri melalui Rapat Paripurna tanggal 26 Januari 2016 (kedirikab.go.id).

Proses pilkada/illustrasi (rumahpemilu.org)
Proses pilkada/illustrasi (rumahpemilu.org)

Sebagai agenda politik, Pilkada serentak se Indonesia praktis tinggal menunggu prosesi pelantikan kepala daerah terpilih. Mendagri menyampaikan, bahwa pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih akan dilaksanakan serentak dalam tiga tahapan waktu, yakni bulan Pebruari, Maret, dan Juni 2016 (rakyatku.com). Gubernur Jatim pun telah menjadwalkan 17 Bupati / Walikota di Jatim, termasuk Bupati Kediri akan dilantik Rabu, 17 Pebruari 2016 (antarajatim.com)

Meski Bupati dan Wakil Bupati Kediri tinggal menunggu pelantikannya, namun sesungguhnya Pilbup di Kediri ini masih menyimpan sejumlah persoalan hukum yang krusial. Dikatakan krusial karena — secara teoritik — dapat mengakibatkan penilaian proses Pilbup Kediri sebagai cacat hukum sehingga hasilnya pun bisa dinyatakan batal demi hukum. Persoalan hukum itu selama ini kurang diketahui umum karena memang tidak banyak diekspose media.

Dalam pencermatan penulis, sekurang-kurangnya ada tiga persoalan hukum dalam Pilbup Kediri. Pertama, permasalahan terkait ijasah milik kedua calon bupati (cabup), baik Haryanti maupun Ari Purnomo Adi yang diduga cacat hukum. Terhadap “kasus” ini telah diajukan dua gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri. Gugatan itu diajukan terpisah, masing-masing oleh ormas Gerakan Rakyat Menuju Kediri Lebih Baik (GR-MKLB) dan Khoirul Anam, warga Kunjang.

Dalam gugatan yang didaftarkan tanggal 24 Agustus 2015, GR-MKLB menggugat enam pihak, yakni : Universitas Brawijaya (UB), Ari Purnomo Adi, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, KPU dan Panwaslu Kabupaten Kediri. Sedangkan Khoirul Anam dalam gugatatan yang didaftarkan tanggal 26 Agustus 2015 menggugat lima pihak, yakni : UB, Haryanti, Ari Purnomo Adi, KPU dan Panwaslu Kabupaten Kediri.

Persidangan gugatan GR-MKLB di PN sudah menyelesaikan fase pembuktian dan kesaksian, yang berarti sudah mendekati putusan. Sedangkan gugatan Khoirul Anam masih proses banding di Pengadilan Tinggi Surabaya setelah eksepsi mayoritas tergugat diterima dalam putusan sela Majelis Hakim.

Kedua, permasalahan dugaan inkonsistensi penggunaan identitas oleh cabup Haryanti, saat mendaftar ke KPU Kabupaten Kediri. Di situs KPU, tercatat Haryanti mendaftar tidak menggunakan nama sesuai KTP (Haryanti) melainkan nama dr. Hj. Haryanti Sutrisno yang secara administrasi kependudukan tidak dikenal. Nama dr. Hj. Haryanti Sutrisno itu dipakai dalam form-form pencalonan dan rekomendasi dari parpol pengusungnya maupun dalam daftar riwayat hidup. Inkonsistensi nama itu juga tampak dalam copy turunan ijasah kedokterannya yang menggunakan nama Harjanti Hadikoesworo (kpud-kedirikab.go.id).

Kasus penggunaan nama yang tidak sah dan inkonsisten itupun telah dilaporkan ke Polres Kediri di Pare sebagai dugaan perbuatan membuat keterangan palsu yang melanggar pasal 263, 264 dan 266 KUHP. Pelaporan itu dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2015 oleh pegiat demokrasi Bambang Soemadji (BS), Taufiq Dwi Kusuma (TDK), dan Ahmad Musta’in Syafii (AMS) (duta.com). Menurut keterangan pelapor dan sesuai SP2HP dari kepolisian, terhadap kasus ini telah dilakukan permintaan keterangan kepada banyak pihak dan akan dilakukan gelar perkara.

Ketiga, pada Januari 2016, KPU menjadi tergugat tunggal atas dugaan PMH, kali ini penggugatnya adalah Agustianto, warga Plosoklaten. PMH yang didugakan adalah, bahwa KPU telah melanggar pasal 101 PKPU Nomor 9 tahun 2015, karena tetap melanjutkan pelaksanaan Pilbup meskipun jelas sedang dalam sengketa hukum dengan GR-MKLB dan Khoirul Anam. Gugatan ini pun sedang berproses di PN Kabupaten Kediri.

Mencermati hal tersebut, jelas bahwa Pilbup Kediri masih menyisakan persoalan hukum yang saat ini sedang berproses di pengadilan dan kepolisian. Namun, tampaknya para stakeholders Pilbup seperti KPU, Panwaslih, dan DPRD Kabupaten Kediri selama ini tidak menganggap krusial atas persoalan ini. Justru para aktivis Ormas dan LSM Kabupaten Kediri yang menunjukkan kepedulian, hingga melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Kediri untuk mendesak penundaan pelantikan Bupati Kediri.

Bisa jadi sikap KPU, Panwaslu dan DPRD itu dilandasi asumsi bahwa persoalan hukum itu tidak akan mempengaruhi hasil Pilbup, atau barangkali ketiga institusi itu optimis bahwa Majelis Hakim dan kepolisian akan membuat keputusan yang linier dengan harapan mereka. Namun jangan lupa, bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam hukum. Artinya, gugatan GR-MKLB, Khoirul Anam, dan Agustianto tetap berpeluang diterima Majelis Hakim. Terlebih lagi terhadap gugatan GR-MKLB, Majelis Hakim telah memberikan putusan sela yang menolak eksepsi seluruh tergugat. Belum lagi bila laporan BS, TDK dan AMS, nanti misalnya ditindaklanjuti kepolisian dengan meningkatkan status terlapor menjadi tersangka .

Nah, apa implikasinya bila kemungkinan yang terakhir itu justru yang mewujud dalam kenyataan ? Jelas bahwa apabila salah satu saja dari tiga gugatan PMH diatas dikabulkan Majelis Hakim, maka proses Pilbup Kediri dapat dinilai sebagai cacat hukum, sehingga seluruh putusan KPU sejak penetapan pasangan calon hingga penetapan pasangan terpilih otomatis juga cacat hukum, dan karenanya – melalui mekanisme hukum administrasi – Pilbup Kediri dapat dinyatakan batal demi hukum.

Untuk diketahui, sesuai ketentuan Pasal 101 angka (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, jika nantinya putusan pengadilan menyatakan ijasah calon tidak sah / cacat hukum, maka penggunaan ijazah dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur, sehingga Pilbup Kediri menjadi cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.

Melihat konstelasi hukum seputar penyelenggaraan Pilbup Kediri itu, maka untuk mencegah terjadinya kesia-siaan atau kemadharatan, seyogyanya pelantikan Bupati Kediri dilakukan setelah seluruh persoalan hukum itu mendapatkan putusan yang bersifat tetap (inkracht). Bila pelantikan itu sudah terlanjur diagendakan, seyogyanya para stakeholders mempertimbangkannya kembali dan lebih memilih untuk menundanya hingga jadwal pelantikan periode berikutnya. Wallahu a’lam.

oleh Rahmad Mahmudi

(Penulis adalah alumnus Pasca Sarjana MAP-UGM, Dosen UNISKA, dan Ketua Lakpesdam Kab. Kediri).