Selalu Rakyat Jadi Korban

Hancurnya sistem transportasi menjadi contoh paling bagus betapa prinsip mekanisme pasar bekerja. Pemerintah tak berdaya menghadapi amburadulnya kemacetan dan kotornya udara jalan raya. Untuk membangun sistem transportasi beradab dan manusiawi, kata mereka, tidak murah. Perlu investasi besar. Karena berpikir seperti CEO perusahaan maka sistem transportasi kita pun jauh dari beradab, sampai sekarang.

Begitu juga dalam penyusunan anggaran belanja negara. Lagi-lagi, aparat negara bergaya bak direksi perusahaan yang harus ber tanggung jawab materi kepada pemilik saham. Defisit ditekan sesempit mungkin dan kalau bisa anggaran berjalan positif. Akibat nya, pos-pos anggaran yang harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dipangkas. Biaya investasi sangat kecil, belanja mengurangi kemiskinan jauh dari ideal.

Sebaliknya, pemerintah malah menekan biaya subsidi BBM yang jelas berdampak hebat pada rakyat kebanyakan. Alasan defisit yang tinggi menjadi dasar pengurangan subsidi BBM yang berimplikasi pada kenaikan harga BBM. Hebatnya, kenaikan harga BBM ini diembel-embeli pesan moral ‘demi kesejahteraan rakyat Indonesia’. Untuk menopang kesejahteraan itu pemerintahpun akan membagi-bagikan uang kepada rakyat seperti BLT lalu.

Orang awam saja paham, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dilakukan dengan memperlakukan rakyat bak pengemis lemah: memberinya uang. Kesejahteraan dibangun dari dasar ekonomi yang kuat, lapangan kerja yang terbuka, dan kesempatan berusaha yang luas. Pembagian uang tunai kepada rakyat hanya nikmat sesaat, ibarat calon gubernur atau walikota membagi-bagikan uang kepada para pemilih di pagi hari sebelum pencoblosan.

Ini adalah uang mudah. Tidak heran jika rakyat pun memandang enteng uang itu dan menghabiskannya untuk membakar rokok (yang berarti semakin memperkaya pengusaha rokok). Ada juga yang membelanjakan uang itu untuk pasang judi, yang memperkaya bandar judi dan aparat pembeking. Uang mudah datang dan mudah habis. Bukan kesejahteraan yang kemudian muncul, tetapi kemalasan.

Pemberian uang tunai kepada rakyat merupakan bentuk kemalasan pemerintah. Ini adalah cara tradisional paling mudah untuk mengelabui rakyat, memanipulasi uang para pembayar pajak, dan membuat negeri ini semakin jauh dari kemajuan. Jika pemerintah mau sedikit saja bekerja keras, tentu cara kuno dan berbau suap ini sudah ditinggalkan. Tetapi, tampaknya itu tidak dilakukan.

Rakyat butuh pencerdasan. Rakyat butuh kail, bukan ikan.

Rakyat butuh kesempatan berusaha dan bekerja yang layak, bukan dijadikan pengemis struktural. Jangan sampai kemalasan peme rin tah membawa petaka lebih besar bagi bangsa ini.

( sumber: Republika)