Otonomi Daerah di Jawa Timur Perlu Dikaji Ulang

KORANFAKTA.NET, MALANG – Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu menyelesaikan permasalahan daerah dalam mengelola informasi kedaerahan, membuat pemerintah daerah dalam posisi lebih baik. Selain itu juga untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah.

tim peneliti muda dari Universitas Negeri Malang yaitu Wahyu Kurniana, Wahyu Kurniani, Irvan Sepfiandy, Evan Gyovani dengan Dosen Pembimbing Dr. Hadi Sumarsono, ST., MSi /Photo UM
Tim peneliti muda dari Universitas Negeri Malang yaitu Wahyu Kurniana, Wahyu Kurniani, Irvan Sepfiandy, Evan Gyovani dengan Dosen Pembimbing Dr. Hadi Sumarsono, ST., MSi /Photo UM

Jawa Timur adalah salah satu daerah yang diberi kewenangan tersebut untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, terhitung sejak tahun 2010 sampai tahun 2014.

Pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,68%, dan berangsur turun hingga tahun 2014 yakni sebesar 5,86%.

Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur dengan kapasitas fiskal yang tinggi serta didukung oleh potensi-potensi sumber daya yang dimiliki belum dapat memaksimalkan keuntungannya untuk mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tinjauan terhadap kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri perlu untuk dilakukan, sehingga muncullah pertanyaan “seberapa besar dampak dari adanya kebijakan otonomi daerah dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur?”

Temuan melalui riset yang dilakukan oleh tim peneliti muda  dari Universitas Negeri Malang yaitu Wahyu Kurniana, Wahyu Kurniani, Irvan Sepfiandy dan Evan Gyovani dengan Dosen Pembimbing Dr. Hadi Sumarsono, ST., MSi menunjukkan bahwa,

Pertama, semakin meningkatnya pendapatan yang diterima pemerintah daerah, maka semakin besar pula belanja yang dikeluarkan oleh daerah.

Hal ini sesuai dengan teori basis penyusunan anggaran yang bersifat incrementalism. Dimana semakin besar realisasi pendapatan yang diperoleh dari dana transfer maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan pemerintah daerah melalui pengalokasian anggaran belanja. Dengan meningkatnya belanja daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Kedua, yang terjadi di Jawa Timur meningkatnya belanja daerah justru menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan proporsi belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lebih digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti belanja pegawai daripada digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang produktif seperti belanja modal.

Berdasarkan laporan realisasi APBD untuk tahun 2010-2014 anggaran yang dikeluarkan untuk belanja program kegiatan atau belanja modal hanya sebesar 15% sampai 20% nya saja dari keseluruhan belanja daerah, sedangkan belanja untuk pegawai melebihi 50% dari total belanja daerah setiap tahunnya.

Ketiga, belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah mengalami flypaper effect. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Jika hal ini terus berlangsung, maka kemungkinan besar otonomi daerah akan sangat terhambat.

Permasalahan yang perlu diselesaikan agar tidak terjadi flypaper effect adalah perlunya langkah-langkah strategis dalam menggali potensi pendapatan asli daerah guna menambah penerimaan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Dari hasil temuan itu, riset ini mengajukan setidaknya dua rekomendasi berikut ini: pertama pemerintah daerah seharusnya lebih mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi di daerahnya guna menambah penerimaan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kedua, pemerintah daerah harus lebih memperbesar belanja modalnya guna meningkatkan pelayanan publik sehingga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*)

 

Editor : Arlita Ratnasari