Hakim Tipikor Hadirkan Plt. Disperindagkop Wondama dan Kontraktor Manokwari

korupsi ilustrasiKORANFAKTA.NET, Manokwari – Belum lama Kejaksaan Negeri Manokwari melimpahkan kasus pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM), di Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM, Kabupaten Teluk Wondama tahun 2011, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Papua Barat. Akhirnya, Senin (21/1)

Pengadilan Tipikor Papua Barat menyidangkan terdakwa Plt. Perindakop Wondama Irwan Siahaan, dan terdakwa Haji Muklis sebagai kontraktor. Kedua terdakwa disidangkan perdana diruang sidang utama Pengadilan Tipikor Papua Barat. Kedua terdakwa hadir dengan ditemani kuasa hukumnya masing-masing. Terdakwa Plt Perindakop Wondama didampingi kuasa hukumnya, Jahot Lumbungaul.

Sementara terdakwa, H. Muklis di dampingi kuasa hukum Yan Christian Warinussy, dkk. Sidang perdana tersebut langsung dipimpin oleh ketua majelis hakim Tipikor, Tarima Saragih. Sidang perdana beragendakan pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh tim penyidik Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Terdakwa Plt. Perindakop Wondama dihadirkan pertama dalam sidang perdana tersebut dengan ditemani kuasa hukumnya. Usai pembacaan berkas perkara oleh JPU, hakim Tipikor memberikan kesempatan kepada terdakwa bersama kuasa hukumnya untuk menanggapi surat dakwaan tersebut, namun pada intinya terdakwa dan pengacara menerima surat dakwaan tersebut tanpa ada eksepsi. Maka, hakim memutuskan sidang untuk dilanjutkan pada tanggal 28 Januari 2013 dengan agenda pemeriksaan saksi-saki.

Hal serupa juga hakim memutuskan terhadap terdakwa H. Muklis. Karena berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh JPU yang dihadiri yakni Umiyati, SH, Muslim SH, dan Erwin Saragih.

Usai pembacaan tersebut, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Pengacara untuk menanggapi surat dakwaan tersebut namun pada intinya mereka menerima pembacaan surat dakwaan tersebut tanpa ada eksepsi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menetapkan kedua terdakwa dengan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor.

Kepala Seksi Intelejan (Kasi Intel) Erwin Saragih, usai persidangan mengatakan, keduanya terbukti merugikan keuangan negara senilai Rp. 300 juta lebih berdasarkan hasil audit BPKP Papua Barat. “Lapopran awal yang kami (Jaksa) terima Rp. 1,6 Miliar. Namun, setelah BPKP melakukan audit ternyata kerugian negara tidak seperti laopran awal,” kata Erwin.

Erwin menambahkan, kasus tersebut ada dua pemeriksaan yang pertama dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat, dan BPKP Provini Papua Barat. Dimana, hasil audit BPK menyebutkan kerugian negara mencapai Rp. 600 juta. Dan, hasil Audit BPKP hanya kerugian negara Rp. 300 juta lebih. Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 720 ton pada tahun 2011 lalu. [wrp]