Masyarakat Tuntut Tanggungjawab Freeport Indonesia

img demo freeportTimika, Papua  –  Masyarakat akar rumput Suku Amungme, Rabu (12/09) lalu, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Mimika,  meminta pertanggungjawaban  Freeport Indonesia terhadap sejumlah persoalan yang terjadi  di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua.

Tokoh Masyarakat Suku Amungme Thomas Wanmang mengatakan, Freeport Indonesia harus terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat mengenai kinerja mereka selama ini, untuk kesejahteraan rakyat,  dan  apa  yang sudah mereka  kerjakan terhadap masyarakat akar rumput di tanah Amungsa.  Masyarakat suku Amungme  juga diminta untuk  berkata  jujur tentang  apa yang mereka rasakan di daerah itu.      

Kehadiran  Freeport Indonesia  telah  merebut dan mengambil barang milik orang tanpa diketahui pemiliknya (pencuri). “Semua kekayaan alam yang dimiliki masyarakat suku Amungme dan Kamoro  telah ambil.  Setelah itu,   mereka akan  meninggalkan tulang dan sampah negeri itu,” ungkap Thomas saat orasi di halaman kantor DPRD Mimika.  

Thomas Wanmang  mengatakan, masyarakat suku Amungme diminta menghitung berapa kerugian yang timbul secara  turun temurun  dari berbagai marga masyarakat suku Angmume, serta hak  ulayat mereka di daerah itu. Berapa banyak diantara masyarakat suku Amungme  yang telah menjadi korban pembodohan Freeport Indonesia .  

Kehadiran Freeport Indonesia  hanya untuk meraup keuntungan  dari semua sumber daya alam (SDA)  yang dimiliki masyarakat suku Amungme dan Kamoro, karena Freeport Indonesia   sama sekali tidak  memberikan  manfaat bagi rakyat.

”Freeport  hanya datang untuk mencari keuntungan belaka,  tetapi  tidak memberikan  arti kepada rakyat sejak dulusampai sekarang,  kita sadar baik,” kata Thomas.
 
Tokoh masyarakat Amungme, Nerius Katagema kepada wartawan mengatakan, kehadiran Freeport Indonesia di daerah itu menimbulkan sejumlah konflik sosial di tengah masyarakat yang berdomisili di wilayah itu, termasuk masyarakat pegunungan Papua. Masyarakat suku Amungme sebagai pemilik hak ulayat telah memberikan kekayaan alam  mereka, tetapi pihak Freeport tidak memahami itu, malahan melakukan pencopotan terhadap jantung masyarakat suku Amungme.

“Kami sudah kasih segala macam, kami  orang Amungme memberikan segala macam. Tetapi  mereka tidak mengerti lalu mau copot jantung kami. Oleh sebab itu, saya selalu katakan bahwa Freeport adalah pemicu masalah” terang Nerius.

Kehadiran  Freeport Indonesia, telah menimbulkan pencemaran lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika, namun Freeport tidak bertanggungjawab secara sosial, pencemaran lingkungan  terlihat dari Kabupaten Mimika hingga Distrik Agimuga.

Tailing pembuangan perusahan raksasa itu telah menimbulkan pendangkalan dimana-mana hingga menghambat perjalanan transportasi laut  masyarakat. Dengan pembuangan tailing
perusahaan raksasa tersebut masyarakat semakin merasa kesulitan.  

“Saya mau katakan bahwa Freeport  tidak bertanggungjawab terhadap  kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah itu secara tidak langsung,” terang Nerius.

Tokoh masyarakat Amungme,  Andreas Anggaibak juga menyampaikan tudinganya terhadap Freeport Indonesia tentang sejumlah royalti yang diberikan Freeport Indonesia terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat akar rumput sebagai  pemilik hak ulayat.  Padahal  Freeport Indonesia  telah  mengambil semua hasil kekayaan alam masyarakat akar rumput di daerah itu,” terang Andreas Anggaibak. (mel)